tagline toko besi baja
X

or Forgot password?

ARTICLE

Jumat, 27 Jun 2014

Industri Logam Berperan Kembangkan Ekonomi Nasional

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendukung program pengembangan industri logam berbasis sumber daya lokal karena prospek industri logam nasional di masa mendatang sangat baik dilihat dari sisi demand yang direspons dengan meningkatkan suplai melalui optimalisasi utilisasi maupun investasi baru.

Dirjen Basis Industri Manufaktur (BIM) Harjanto mengatakan, sebagai salah satu industri yang menunjang produksi barang modal dengan logam sebagai bahan bakunya, industri logam memiliki peranan yang cukup signifikan dalam pengembangan industri nasional.

"Pada 2013 pertumbuhan sektor industri logam dasar, besi dan baja mencapai 6,93 persen meningkat jika dibandingkan 2012 yang tumbuh sebesar 5,8 persen," kata Harhanto usai membuka Pameran Produk Industri Material Dasar Logam di Kementerian Perindustrian, Jakarta.

Harjanto menambahkan, peningkatan pertumbuhan tersebut terjadi, lantaran adanya realisasi beberapa proyek-proyek pada industri material logam, antara lain PT Krakatau Posco, PT Delta Prima Steel, PT Indobaja Dayatama, PT Molten Alumunium Indonesia.

"Peningkatan pertumbuhan juga dipicu naiknya permintaan logam di dalam negeri," tambahnya. Lanjut Harjanto, untuk menekan penggunaan jumlah produk impor dan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri, diperlukan adanya upaya menyeluruh dan bersifat terpadu dari berbagai pihak terkait. Sehingga industri nasional mampu bersaing dengan industri luar negeri, khususnya material dasar logam.

Tidak hanya itu, sambung Harjanto, dia menyebutkan pemberlakuan tarif bea masuk produk-produk impor melalui skema kerjasama internasional relatif rendah, sedangkan non-tarif measure untuk produk logam perlu dikembangkan secara optimal. Oleh karena itu pemerintah melalui program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) diharapkan dapat memberikan dukungan agar mampu menjadi pemicu penggunaan logam dalam negeri.

"Salah satunya mewajibkan instansi pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan hasil produk dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai oleh APBN
atau APBD," tukas dia.

 

(source: http://economy.okezone.com/)